Pungutan liar (pungli) yang terjadi di pelabuhan dan pasar-pasar besar di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Presiden Prabowo Subianto mengecam tindakan tersebut. Kasus ini juga memicu penangkapan sejumlah preman berdasi oleh tim khusus kepolisian, yang diharapkan bisa memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela.
Kasus pungli di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang paling diperhatikan. Sopir truk kontainer sering mengeluh tentang adanya pungli yang dilakukan oleh kelompok yang disebut “anak asmoro”. Menurut laporan para sopir, pungli ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi hampir di semua pelabuhan. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan kekecewaannya saat mendengar keluhan dari para sopir truk kontainer.
“Kalau kita enggak kasih (uang), diperlambat sama mereka, dibongkarnya. Enggak satpam (yang melakukan pungli) dan segala macam,” ujar Nurhana, salah satu sopir truk kontainer, kepada Kompas.com. Ia menegaskan bahwa meskipun sudah ada larangan pungli, praktik ini masih marak terjadi. Hal ini membuat masyarakat dan pejabat tinggi seperti Jokowi serta Prabowo merasa marah dan meminta tindakan tegas.
Di sisi lain, kasus pungli juga terjadi di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Pendi Permana, seorang pria berusia 45 tahun, ditangkap karena diduga sebagai preman yang menyamar sebagai anggota organisasi masyarakat (ormas). Penangkapan ini dilakukan oleh Unit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah Teguh, Kepala Keamanan Pasar Induk Kramatjati, melaporkan adanya intimidasi yang dialaminya.
Dalam sebuah foto yang beredar, Pendi tampak mengenakan kaus oranye bata dengan tulisan “scramble” di bagian dada. Ia terlihat berdiri tegak di lobi Resmob Polda Metro Jaya, di bawah logo dan lambang institusi kepolisian Indonesia. Penangkapan Pendi dilakukan dini hari di sebuah kontrakan di Jalan Kramat Barat, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, pada pukul 00.30 WIB, Rabu (14/5/2025).
Teguh, yang merupakan purnawirawan Polri, menceritakan bagaimana aksi brutal Pendi dimulai. Saat itu, Pendi tidak terima dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar tersebut. “Begitu saya duduk bertiga sama dua personel, tahu-tahu ada yang gebuk saya dari belakang dan sambil bicara ‘Kamu mau ngajak ribut dengan saya, kenapa pedagang saya diusir-usir, itu perintah siapa’,” ujarnya.
Setelah insiden tersebut, Pendi berlari menuju area loading cabai, sementara Teguh mengejarnya. Namun, massa dari ormas telah berkumpul di lokasi, membuat situasi semakin mencekam. Akhirnya, Teguh memutuskan untuk meninggalkan tempat kejadian dan menuju lobi Pasar Jaya.
Penangkapan Pendi menjadi bukti bahwa aparat kepolisian kini lebih aktif dalam memberantas praktik pungli dan premanisme. AKBP Ressa Fiardi Marasabessy, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis kepolisian, mereka berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankan Pendi. Setelah penangkapan, tersangka dan barang bukti dibawa ke Subdit 3 Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini juga mencerminkan adanya unsur KKN yang tersembunyi dalam sistem pemerintahan dan keamanan. Korupsi terjadi ketika pihak-pihak tertentu memanfaatkan posisi mereka untuk menarik uang dari masyarakat. Kolusi antara preman dan pihak-pihak tertentu juga menjadi masalah besar, karena membuat pungli terus berlangsung. Nepotisme, meski tidak secara langsung disebutkan dalam kasus ini, juga menjadi faktor yang memperkuat struktur premanisme di berbagai daerah.
Reaksi publik terhadap kasus ini sangat kuat. Banyak warga dan pengguna media sosial yang menyuarakan kekecewaan atas adanya pungli yang merugikan rakyat. Tagar seperti #HapusPungli dan #BersihkanPelabuhan mulai viral, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian nasional.
[IMAGE: Pungli di Pelabuhan Bikin Jokowi/Prabowo Marah, Tim Khusus Sikat Habis Preman Berdasi]
Pernyataan resmi dari lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mulai muncul. Mereka menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku pungli. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-pungli.
Dampak dari kasus ini sangat signifikan. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan kepolisian sedikit terganggu, karena banyak orang merasa tidak aman dan diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas KKN dan memastikan keadilan bagi rakyat.
[IMAGE: Pungli di Pelabuhan Bikin Jokowi/Prabowo Marah, Tim Khusus Sikat Habis Preman Berdasi]
Saat ini, status terbaru dari kasus Pendi masih dalam proses penyidikan. Pihak kepolisian berjanji akan menuntaskan kasus ini dengan transparan dan adil. Publik juga sedang menunggu langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah pungli yang terjadi di berbagai sektor.
Kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan pungli dan premanisme bukanlah hal mudah, namun dengan kerja sama antara pihak berwajib dan masyarakat, harapan untuk terciptanya lingkungan yang lebih aman dan adil dapat tercapai.
About the Author
