Dialog Kebangsaan HUT ke-81 RI, GAKORPAN Dorong Penyelesaian Sertifikasi Tanah Warga Cirendeu
Timsus.Newsz.id, Jakarta, 16 Agustus 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Doa GAKORPAN Milkha Merah Putih 08 Pers menggelar Dialog Kebangsaan dengan mengusung tema “Komunitas Rakyat Cirendeu Bersuara Menuntut Keadilan atas Program 8 Juta Sertifikasi Rumah Hunian.”
Dialog ini menyoroti persoalan 195 Kepala Keluarga (KK) warga Cirendeu yang telah menempati lahan selama kurang lebih 65 tahun, namun hingga kini masih terkendala dalam proses Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 150 peserta ini diikuti oleh para aktivis antikorupsi, pegiat antirasuah, insan pers dari berbagai organisasi media seperti PPWI, GWI, FWJI, Suara Rakyat, Fakta Hukum, serta aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).
Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Umum DPP GAKORPAN sekaligus Ketua LBH Pers Prima Presisi Polri, Dr. Bernard BBI Siagian, S.H., M.Akp., bersama Kristianto Manullang, S.H., M.H., Ketua Merah Putih 08 Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran. Turut hadir Suparno, Ny. ZR Op Helena Sidabutar, Ficky Morinza, Marcel Gerungan, Bunda Cici Milkha, Dewi, Endah, Sri Utari, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Bernard BBI Siagian mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Tangerang Selatan, Dr. Seto Apriyadi, S.E., M.H., melalui inovasi integrasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Menurutnya, inovasi tersebut merupakan langkah strategis yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan daerah melalui sistem satu pintu dan satu data yang akurat.
“Inovasi integrasi NIB dan NOP merupakan bentuk pelayanan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan data yang terintegrasi, proses administrasi pertanahan akan lebih cepat, transparan, dan akurat,” ujar Dr. Bernard.
Ia menambahkan, program tersebut layak dijadikan model nasional sebagai implementasi konsep “Satu Peta, Satu Data Indonesia” yang telah mendapat perhatian dari berbagai daerah, di antaranya Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung, hingga Jawa Barat.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dr. Bernard berharap pemerintah pusat dapat terus mengembangkan sistem data pertanahan yang terintegrasi.
Menurutnya, akurasi data sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama, termasuk sejarah kepemilikan tanah di kawasan Cirendeu yang masih menimbulkan berbagai sengketa dan persoalan administrasi.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan agar penyelesaian lahan seluas sekitar lima hektare yang selama ini menjadi polemik dapat segera memperoleh kepastian hukum.
Mereka berharap Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Tangerang Selatan segera melakukan pengukuran dan inventarisasi terhadap lahan yang telah ditempati secara turun-temurun selama lebih dari enam dekade oleh sekitar 195 kepala keluarga di wilayah Cirendeu Indah I RT 04/RW 01, termasuk kawasan Posko Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran 08.
“Warga hanya menginginkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Harapan kami, proses pengukuran dapat segera dilakukan sehingga sertifikat hak milik dapat segera diterbitkan,” ujar perwakilan warga.
Dialog Kebangsaan tersebut ditutup dengan seruan mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, serta harapan agar cita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dapat diwujudkan melalui kepastian hukum di bidang pertanahan.
Sumber: Tim Investigasi GAKORPAN – Merah Putih Pers (Ficky Morenza)
Tim Hukum LBH Pers
Ikhsan B.
